Luhut Bicara OTT Koruptor

Luhut Bicara OTT Koruptor

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuai polemik usai menyebut operasi tangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat citra negara memburuk. Ia dianggap lebih mengedepankan menjaga image Indonesia di mata dunia ketimbang memberantas korupsi ke akar-akarnya. Bagusnya menurut Luhut bagaimana?

Tak ada yang melarang KPK operasi tangkap tangan. Saya sejak dulu mendukung OTT oleh KPK. Juga mendukung upaya minimalisasi OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Tak salah, dong Pak Luhut. Daripada selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi.

Mahfud MDGaduh 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  

Kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi, kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, akibatnya akan ada penindakan. Agar tak lagi terjadi penindakan, agar lebih maksimal, menggunakan pendekatan trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Ma’ruf Amin 

Wakil Presiden RI

Pemberantasan kasus korupsi tak hanya sebatas pada penindakan, tapi pencegahan dan pendidikan. Ketika KPK tangkap tangan atau menindak korupsi kepala daerah, ada upaya pencegahan. Dalam pencegahan, KPK bisa melakukan pendidikan hingga mendampingi perbaikan tata kelola. Salah satunya monitoring center for prevention (MCP).

Ali Fikri
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK

Metode pencegahan belum bisa mengurangi tindak pidana korupsi. Saya juga lihat penindakan itu yang masih menjadi salah satu instrumen agar para pihak pemangku kepentingan, termasuk birokrasi, itu mau untuk mengadopsi perbaikan sistem melalui digitalisasi. Kalau upaya penindakan dan pencegahan bak dua sisi mata uang dalam satu keping yang tidak bisa dipisahkan. 

Zaenur Rohman

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM

Rakyat justru ingin pemberantasan korupsi dilakukan maksimal, termasuk menangkap para koruptor. Penilaiannya itu menyimpang dari tujuan utama KPK, yaitu sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Itu bertolak belakang dengan keinginan publik tentang pemberantasan korupsi. Apa yang menjadi dasar berdampak citra buruk itu dari mana sumbernya? KPK masih dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi. Korupsi butuh pola penanganan yang luar biasa.
Santoso
Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi Demokrat