Sejumlah Isu Bahasan Menkumham Yasonna H. Laoly dengan Delegasi Belanda

Sejumlah Isu Bahasan Menkumham Yasonna H. Laoly dengan Delegasi Belanda

Pertemuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Director International Department Reclassering Nederland, Jochum Wilderman, membahas sejumlah isu krusial. Termasuk terkait isu hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Yasonna menyampaikan, KUHP yang baru telah memperkenalkan sistem pidana yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. “Kami akan menerapkan sanksi pidana alternatif, tidak hanya penjara, (namun juga) berupa denda, kerja sosial, dan pengawasan,” kata Yasonna, dalam jamuan makan siang kenegaraan dengan delegasi Belanda, Kamis (5/10/2023).

Menkumham mengapresiasi kerja sama antara Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan Reclassering Nederland yang didukung oleh CILC (Centre for International Law Cooperation). “Melalui kerja sama itu kami bisa belajar dari pengalaman Anda terkait sanksi (pidana) alternatif, seperti hukuman kerja sosial, lalu pelayanan publik, reintegrasi mantan narapidana, pencegahan dan pengurangan residivisme,” jelasnya.

Untuk kelanjutan kerja sama di masa depan, Kemenkumham telah melakukan identifikasi beberapa bidang potensial, antara lain peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia dalam isu-isu hukum dan HAM berupa training, short course, scholarship, serta bantuan penyusunan peraturan pelaksanaan sanksi alternatif.

“Selain itu, diharapkan melalui kerja sama ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai sistem pidana yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif,” katanya.

Pihak Reclassering Belanda akan berkunjung kembali ke Indonesia pada Januari 2024 untuk membahas kerja sama kedepan, juga terkait program International World Probation Forum di Belanda pada April. Mereka juga berharap Kemenkumham dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.