Presiden Prabowo dan Presiden Macron Bahas Isu Strategis yang Jadi Prioritas

Presiden Prabowo dan Presiden Macron Bahas Isu Strategis yang Jadi Prioritas
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa, 19 November 2024. 
Pertemuan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara membahas berbagai isu strategis yang menjadi prioritas bersama Indonesia-Prancis. Presiden Prabowo mengapresiasi hubungan kerja sama Indonesia dan Prancis yang dinilai telah mengalami peningkatan. “Kita banyak kerja sama-sama Prancis, banyak kemajuan,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers kepada awak media usai pertemuan tersebut seperti dikutip setneg.go.id/. Pertemuan bilateral Indonesia-Prancis berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Hal tersebut mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara yang terus berkembang. Komitmen RI pada Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi Sebelumnya, Presiden Prabowo, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. 
Dalam sesi yang mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition” tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau. “Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang memengaruhi negara-negara berkembang, pembangunan berkelanjutan mereka, dan agenda transisi energi mereka. G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs,” ujar Presiden. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. 
Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak pada ratusan ribu hektare lahan produktif. “Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut,” tegasnya. Dalam upaya transisi energi hijau, Presiden menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui sejumlah upaya, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan. “Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” jelas Presiden. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan iklim global. 
Presiden Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global. “Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek 557 juta ton kredit karbon Indonesia. Kita juga memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar, dan kita tawarkan ini kepada dunia,” ujarnya. Presiden juga mengumumkan bahwa Indonesia akan mendukung upaya internasional dengan komitmen pendanaan sebesar USD30 juta untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pada kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Kami berharap ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia, sebagaimana yang diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ungkap Presiden. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.*