Dukungan Menteri PANRB untuk Transformasi Layanan Keimigrasian

 

Wajah imigrasi merupakan cerminan representasi Indonesia. Pasalnya, imigrasi menjadi check-point warga asing untuk masuk ke Indonesia. Maka, diperlukan transformasi layanan keimigrasian secara komprehensif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, megungkapkan hal itu pada Rapat Evaluasi dan Konsolidasi Nasional Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (19/1/2023) kemarin, dikutip YOKATTA News.

“Imigrasi concern pemerintah. Ibaratnya ini jadi etalase negara. Presiden Jokowi juga memberi atensi khusus transformasi keimigrasian. Termasuk Menkumham Yasonna Laoly, juga intens mendorong transformasi ini. Termasuk kami, di Kementerian PANRB bertugas memperkuat tata kelola birokrasinya,” kata Menteri Anas.

Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden dan tindak lanjut Kemenkumham, transformasi tata kelola layanan keimigrasian dilakukan dengan menerapkan digitalisasi yang terintegrasi.

Ini sebagai upaya menghadirkan birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Teknologi ini bisa menjadi instrumen,” imbuh mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.

Menteri Anas menuturkan, perlu dicermati beberapa syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola layanan keimigrasian. Syarat itu diawali dengan penyederhanaan proses bisnis untuk integrasi layanan keimigrasian yang saat ini sudah ada. Lalu, diikuti penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan standar sistem dan keamanan informasi.