Kemendagri Minta Sekda Dukung Anggaran Pilkada 2024

Kemendagri Minta Sekda Dukung Anggaran Pilkada 2024

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) mendukung penyediaan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi. Diakuinya, Menteri Dalam Negeri sudah mengarahkan agar seluruh daerah mencadangkan anggaran Pilkada 2024 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Rinciannya, yaitu 40 persen melalui APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024 dari jumlah yang disepakati bersama. “Karena bila semua ditumpuk di tahun 2024, beban APBD anggaran 2024 sangat berat. Makanya, itu dicadangkan 40 persen di tahun 2023,” tukas Suhajar, Rabu (29/11/2023).Pihaknya menegaskan, Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting guna memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Hingga kini, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada. “Rapat sebelumnya yang dipimpin Pak Mendagri bahwa NPHD belum di semua daerah. Maka itu, Pak Mendagri berpesan untuk memastikan kesediaan anggaran,” tambahnya.

Di lain sisi, ia menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Diakuinya, netralitas ASN adalahbagian dari budaya demokrasi. Aturan soal netralitas tersebut sudah dijelas diatur, sehingga harus dipatuhi.

Ia mengaku mengantongi data mengenai ASN yang tak netral. Data itu jadi acuan dalam memberi kebijakan ke yang bersangkutan. Termasuk saat penunjukan penjabat kepala daerah. Bagi ASN yang tidak netral berpotensi dilaporkan kepada Bawaslu di daerah atau pusat untuk ditindaklanjuti.