Transformasi Ekonomi di Indonesia ada Masalah

Selama ini pembangunan ekonomi nasional, terutama di Indonesia lebih difokuskan pada upaya mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi tanpa memperdulikan aspek pemerataan. Akibatnya, banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang selalu diagungagungkan begitu baik, ternyata menjadi kurang berbobot.

 Ini bisa dilihat dari penurunan kemiskinan yang begitu melambat, sementara di sisi yang lain kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Sementara dari sisi peningkatan generation, disparitas ini akan memperparah rasa ketidak-adilan dengan berbagai dampaknya. Menurut Vivi Alatas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia telah tumbuh menjadi kuat sejak krisis keuangan Asia. Ini mengakibatkan kelas konsumen pun telah tumbuh. Karena pertumbuhan ekonomi lumayan tinggi. Kelas konsumen naik dengan sangat drastis. Baik secara jumlah populasi maupun berapa banyak konsumsi yang mereka lakukan selama ini. Namun demikian, kalau dilihat, laju penurunan tingkat kemiskinan melambat. Walaupun tingkat kemiskinan sudah turun drastis, hampir separuh dibandingkan pada saat krisis moneter di tahun 1997, tetapi tingkat penurunan kemiskinan telah lambat. Setiap tahunnya hanya sekitar 0,5 persen terjadinya penurunan. “Kalau ingin target dari berbagai macam target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai, berarti laju peningkatan penurunan kemiskinan harus lebih dipercepat lagi,” kata Vivi.

Demikian juga GINI Coefficient yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan antara yang kaya dan yang miskin yang dulunya bisa dibilang stagnan, telah meningkat dengan sangat pesat selama sepuluh tahun terakhir. Awalnya ditahun 2003 hanya sekitar 32 persen, sekarang hampir mendekati 42 persen. Yang perlu diwaspadai bisa saja GINI Coeffecient tersebut under estimate. “Artinya keadaan yang sebenarnya mungkin lebih banyak dari itu. Mengapa demikian? Kalau kita lihat GINI Coefficient biasanya dihitung dari data Suspenas. Dari data suspenas, saya pernah datang bersama-sama BPS, ke Pantai Indah Kapuk dan yang lainnya. Biasanya, tujuh kali kami mengetuk pintu rumahnya, mereka tidak mau menjawab. Artinya, banyak orang-orang yang super kaya, yang tidak ada di sana,” kata wanita berkerudung ini. Merujuk data di Suspenas, Vivi mengatakan, hanya sekitar 800 ribu penduduk Indonesia yang punya konsumsi di atas 4 juta per bulan. Kalau kita lihat di sini, Suspenas ternyata kurang akurat untuk 5 persen jumlah pendataan. Karena itu tadi, banyak diantaranya yang tidak mau menjawab pertanyaanpertanyaan Suspenas, mungkin takut dikaitkan dengan A atau B. Dari data lain yang dipakai Vivi, ternyata GINI Coeffecient cald Indonesia menggunakan data hipotetik yang memberikan input tentang berapa banyak sebenarnya income mereka, yang kemudian kita bisa konversikan ke konsumsinya. GINI Coefficient bukan hanya sekitar 0,41 tapi bisa jadi lebih mendekati ke 0,51. “Artinya, masalah kesenjangan di Indonesia adalah masalah yang sangat krusial untuk segera diatasi. Kemudian ada seringkali dibicarakan, memang sesuatu yang akan terjadi secara natural, nanti juga akan turun dengan sendirinya. Apakah memang demikian,” Vivi coba mempertanyakan. Kalau kita lihat dari negaranegara kawasan, kata Vivi, tidak selalu menjadi persoalan pada saat ini. Semua mengalami kesenjangan yang lain. Memang untuk negaranegara tertentu seperti China dan India, kesenjangan naik. China bahkan lebih tinggi kesenjangan naiknya setiap tahun dibandingkan Indonesia. Tapi ada negara-negara lain yang justru sudah mulai berhasil untuk mengatasi kesenjangan. “Contohnya di Malaysia dan Thailand. Di Thailand setiap tahunnya terjadi penurunan hampir sekitar 0,3 persen point setiap tahunnya. Ketimpangan itu biasanya datang dari dua hal, usahanya yang beda, atau nasibnya yang beda. Kalau usahanya yang beda, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau nasib atau fasilitas yang beda itu yang tidak bisa diterima,” kata peneliti pada Bank Dunia. Kemudian juga ditanyakan bagaimana orang menjadi kaya, Vivi menambahkan, sekitar 40-50 persen mengatakan menganggap itu karena talent dan network. Kemudian ada juga karena family bacground, yaitu atau orang kaya lama (OKL). Kemudian ada juga yang menjawab hampir sekitar 10 persen orang menjadi kaya karena fasilitas-fasilitas dan berbagai hal yang memudahkan mereka untuk melakukan korupsi dan berbagai macam fasilitas yang mereka dapatkan.

Pengamat ekonomi dari Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan mengatakan, kalau kita lihat, pembangunan ekonomi sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita mengharapkan, dari pertumbuhan ekonomi itu kesenjangan pendapatan dapat menyempit. Itu yang diharapkan oleh semua pihak, tapi itu hanya ilusi. Karena kalau dilihat, pertumbuhan ekonomi mau tidak mau akan meningkatkan kesenjangan pendapatan. “Pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi yang berkualitas akan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Karena kita melihat tingkat pengembalian di semua industri, kalau kita investasi di sektor industri, maka tingkat pengembalian di setiap industri itu tidak sama. Nah, industri apa saja, ya disitu kalau kita lihat ada sektor primer, sektor sekunder dan sektor tertier,” kata Anthony.

Sementara Direktur Eksekutif INDEP, Prof.Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan, kalau bicara sedikit saja tentang ilmu politik, maka kita sampai pada sebuah adagium bahwa makna politik itu yang sentral adalah bagaimana politik harus bisa mengalokasikan otoritas nilai-nilai yang mesti dijalankan dalam formulasi kebijakan. Kalau di bidang ekonomi namanya politik ekonomi. Values yang paling tinggi kalau bicara mengenai bernegara tentu saja adalah kontrak sosial. Dan itu adalah konstitusi. Jadi values yang harus dialokasikan dalam persoalan politik, misalnya objeknya kebijakan ekonomi maka panduannya adalah konstitusi. Termasuk kalau kita bicara tentang isu pembangunan. Karena itulah panduan kita. Mandat kita untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi itu bisa dibaca adanya di konstitusi. Itu yang harus kita kerjakan. Bahwa kemudian ada banyak sekali instrumen untuk mencapai itu, kita bisa memperdebatkan. Tetapi finalnya itu adalah kita harus bisa menjalankan konstitusi. Tahun 1950-an-1960-an, kata Erani, kita memang terpukau dengan teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu tidak lain identik dengan pertumbuhan ekonomi. Hampir semua ekonom-ekonom pembangunan dunia pada saat itu mengamininya. Tapi kemudian, kita menjumpai satu realitas yang saya kira tidak semua negara pada saat itu bisa memitigasi dengan tepat. “Pertumbuhan ekonomi kemudian di identikkan dengan transformasi ekonomi memindahkan dari sektor primer, tradisional ke sektor modern industri, dan itu menjadi pola baku, Indonesia bukan perkecualian,” jelas Erani Yustika. Kita mencoba untuk mendorong pembangunan ekonomi kita yang kita anggap tradisional karena basisnya sektor pertanian menuju ke sektor industri. Memang betul pada saat itu, kemudian pertumbuhan ekonomi tercapai. “Saya kira, ada dalam tiga Pelita (Pembangunan lima tahun) pertama, pada masa orde baru, ada sarjana yang cukup bagus bahwa pertumbuhan ekonomi, tadi, transformasi ekonomi harus punya pijakan yang kuat,” Erani menjelaskan. Makanya kemudian, kata dia, dalam GBHN dan Repelita I,II dan III secara eksplisit mengatakan bahwa kita mau menuju kepada sektor industri atau jasa tapi harus punya pijakan atau basis pada sektor tradisional tadi. Hasilnya dapat kita bisa menyaksikan pada saat itu, geliat ekonomi yang bagus disamping stabilitas makro ekonomi.

Namun kemudian Erani melanjutkan, tanpa kedisiplinan yang kuat, Indonesia agak sedikit mengalami penyimpangan. Pembangunan sektor industri, jasa dan seterusnya mulai menjauh dari sektor pertanian. Itu yang menyebabkan kemudian, kita menjumpai kenyataan yang kita alami sekarang ini. Bahwa sektor industri, sektor jasa berkembang sedemikian cepat, tapi keterkaitannya dengan pertanian, sumber daya alam yang terjadi sekarang. “Kalau kita baca, ekspor kita dan seterusnya atau industri yang kita kembangkan, beban impor itu tinggi sekali, itu salah satu. Oleh karenanya, dari situ saja sudah menjadi persoalan. Artinya, sektor moderen berkembang, kemudian meninggalkan sektor pertanian. Ini yang membuat sektor pertanian mengalami evolusi. Berikutnya implikasinya adalah, negara seperti Indonesia menjadi rumit,” kata salah sat moderator debat capres 2014 kemarin. Karena itu, kata Yustika Erani, ketika transformasi ekonomi tadi itu, persyaratannya adalah praktek kecepatan yang sama, tenaga kerja mesti harus ditingkatkan juga. Karena memindahkan dari sektor tradisional ke sektor modern tadi itu bukan hanya menggunakan secara fisik, tetapi juga kapasitasnya harus kita penuhi, dalam hal ini pengetahuan, ketrampilan. Ternyata kecepatannya tidak sama. Karena untuk persoalan pendidikan saja, menurutnya, sampai hari ini, datanya, 65 persen tenaga kerja kita itu tamatan SMP ke bawah. Pada saat bersamaan, sumbangan sektor pertanian itu hanya 15 persen. Turun drastis dibandingkan tahun 1960-an yang mencapai 70 persen pada saat itu. Pada saat bersamaan juga, kualitas pendidikan tidak banyak mengalami perubahan. “Implikasinya, tidak bisa kita bergeser dari pertanian ke industri. Makanya, kontribusi dari sektor pertanian hanya tinggal 15 persen disatu sisi. Disisi yang lain, tenaga kerja yang ada di situ masih 40 persen. Transformasi ekonomi di Indonesia ada masalah, itu harus diakui. Dan tentu saja, ketika mau menyelesaikan ini, kebijakan terkait masalah transformasi ekonomi itu yang harus diurus juga,” jelasnya. Kedua, soal kapasitas individu menjadi penting. Saat ini Korea Selatan, itu menjadi salah satu model bagi pembangunan, di negara yang bisa dalam banyak hal itu memadukan antara pertumbuhan, inovasi, ekonomi, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan dan seterusnya itu relatif terjaga.