Ini Dia Program Strategis Kemenkes

Ini Dia Program Strategis Kemenkes

Pembangunan kesehatan di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan, antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, hingga kondisi penyakit menular dan tidak menular.

Permasalahan dalam dunia kesehatan tentu menjadi momok yang menakutkan, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan luas wilayah yang mencapai hampir 2 juta km², yang juga dipisahkan oleh lautan dan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta orang, menyelesaikan permasalahan kesehatan bukanlah perkara mudah. Adanya biaya berobat gratis seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga belum tentu menjamin kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Pola berpikir penduduk Indonesia terhadap isu kesehatan seolah berganti menjadi isu kesakitan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan tentu menjadi hal yang masih asing bagi penduduk Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang tinggal di lingkungan tidak sehat dan memiliki pola hidup yang tidak teratur, tentu Indonesia jauh dari kata sehat. Coba bandingkan dengan Islandia. Negara ini dinobatkan sebagai negara paling sehat di dunia oleh majalah Forbes. Negara yang terletak di ujung barat daya Benua Eropa ini selain didukung oleh lingkungan dengan tingkat polusi yang rendah, penduduknya yang berjumlah lebih dari 300 ribu jiwa ini juga lebih sering bekerja di luar rumah dan pergi berolahraga. Jika melihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk, tentu Islandia negara yang kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduknya.

Untuk menjawab semua tantangan itu, Kementerian Kesehatan, sebagai kementerian yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatasi semua permasalahan kesehatan dan pemberantasan penyakit di negeri ini, mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Djuwita F. Moeloek, dalam wawancara khusus dengan YOKATTA News baru-baru ini, menjelaskan bahwa ada empat progam strategis Kementerian Kesehatan hingga 2019 yang ditujukan untuk menangkal berbagai isu dan tantangan kesehatan yang mendera rakyat Indonesia.

Pertama, penurunan angka kematian ibu dan angka bayi. Kedua, perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk pengendalian prevelansi balita pendek atau stunting. Ketiga, pengendalian penyakit menular, khususnya HIV-AIDS, Tuberculosis (TB), dan Malaria. Keempat, pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes, obesitas, hingga kanker leher rahim dan payudara.

Keempat program dari Kemenkes itu sekiranya telah membuahkan hasil. Berdasarkan laporan di lapangan, jumlah kematian ibu dan bayi tahun 2015, tercatat sebanyak 4.809 kematian ibu dan 22.267 kematian bayi. Jumlah ini lebih rendah bila dibandingkan jumlah kematian ibu dan bayi pada tahun 2014 dan 2013. Selain itum data Riskedas 2013 menunjukkan persentase Balita Pendek sebesar 37,2%. Pada 2015, angka ini turun menjadi 29,0% sesuai dengan data pemantauan Status Gizi yang tidak jauh berbeda dengan laporan UNICEF, yakni sebesar 29,6%. Peta sebaran persentase balita pendek berdasarkan provinsi, memperlihatkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagain Maluku, dan Nusa Tenggara Timur memiliki persentase balita pendek lebih dari 30%. Artinya, dari 10 balita, masih ada tiga balita stunting.

Untuk program HIV/AIDS tahun 2015, terdapat 16 provinsi yang memiliki proporsi cakupan tes HIV melebihi rata-rata nasional. Proporsi tersebut menggambarkan akses masyarakat terhadap layanan tes HIV. Sementara, gambaran akses layanan pengobatan HIV/AIDS terlihat dari proporsi cakupan pengobatan ARV. Pada 2016, terdapat 12 provinsi yang memiliki proporsi cakupan pengobatan ARV di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, untuk program TB tahun 2015, angka keberhasilan pengobatan TB secara nasional sebesar 72%. Adapun tiga provinsi dengan sucess rate tertinggi adalah (1) Sulawesi Utara, (2) Jawa Timur, dan (3) Kalimantan Barat. Dalam upaya eliminasi Malaria, jika dibandingkan dengan 2010, tahun 2015 ini jumlah kabupaten/kota dengan endemis tinggi semakin berkurang. Pada 2015 sebesar lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah yang bebas Malaria. Masih tersisa 2,2% penduduk yang tinggal di daerah endemis tinggi.

Menurut Nila F. Moeloek, dalam rangka menekan penyakit tidak menular, salah satu intervensi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah dengan membentuk Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Sampai dengan akhir Februari 2015, telah dibentuk 13.516 Posbindu PTM di seluruh Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah Posbindu PTM ini diharapkan akan lebih meningkatkan upaya promotif-preventif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Selain itu, lanjut Menkes Nila F Moeloek, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai program, di antaranya adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS untuk penguatan upaya promotif dan preventif dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia, pendekatan keluarga menuju Keluarga Sehat, serta Nusantara Sehat.

Nila F Moeloek menilai, pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, yang antara lain diwujudkan melalui perbaikan status gizi dan kesehatan yang optimal. “Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) 2013, IPM Indonesia menempati urutan keenam di ASEAN dengan nilai 0,684. Sementara, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012, IPM Indonesia menurut provinsi menunjukkan disparitas yang cukup tinggi, yaitu provinsi DKI Jakarta dengan IPM tertinggi yaitu 78,33; provinsi dengan IPM terendah adalah Papua, yaitu 65,86. Rata-rata IPM Indonesia sendiri sebesar 73,29.

Itu sebabnya, menurut Nila F. Moeloek, pembangunan gizi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan gizi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan gizi akan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan gizi sangat tergantung dari komitmen pemerintah, partisipasi dari berbagai sektor terkait, swasta, dan dunia usaha dalam menyediakan dana, sarana/prasarana, dan program kegiatan. “World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan 70–80% ditentukan oleh tenaga kesehatan,” pungkas Nila.