YOKATTA NEWS Saatnya ……. Anda Beralih
Di Istana Negara, Kamis (13/7/23) Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menghadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Kedatangannya ini terkait dengan European Union Deforestation Free Regulations (EUDR).
Dalam penjelasannya Airlangga mengatakan, pemerintah sangat perhatian dengan aturan yang telah diundangkan di Eropa terkait dengan implementasi Undang Undang Antideforestrasi Eropa. Dalam kesempatan ini pemerintah berharap pedoman pelaksanaan regulasi tersebut dapat mengadopsi apa yang telah menjadi praktik terbaik selama ini. Seperti halnya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk komunitas kayu. Dan, untuk komoditas sawit, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Airlangga menginginkan agar implementation guideline tersebut mengadopsi apa yang telah ada menjadi best practice, termasuk untuk kayu SVLK, kemudian sawit RSPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO. Kebijakan Eropa tersebut akan berdampak pada tujuh komoditas Indonesia, di antaranya sapi, kakao, sawit, soya, kayu, hingga karet.
Selain itu, negara-negara juga akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan risikonya, yaitu risiko tinggi (high risk), risiko standar (standard risk), dan risiko rendah (low risk). Menurutnya, kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak kepada 15-17 juta pekebun Indonesia dan produk Indonesia dengan nilai US$7 juta.
Masih menurut Airlangga, ini mengganggu kepada small holder, 15-17 juta pekebun di Indonesia akan terdampak dengan ini dan juga masalah geolocation.
“Sebenarnya yang kita berkeberatan adalah geolocation untuk setiap produk itu dicek. Karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SVLK,” tutup Airlangga.
