Belajar dari Tingginya Urbanisasi Jepang, Mendagri Mulai Memperkuat Desa

Belajar dari Tingginya Urbanisasi Jepang, Mendagri Mulai Memperkuat Desa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap, tingkat urbanisasi tinggi di Jepang menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat desa.
Saat membuka acara Japan-Indonesia Local Administration Seminar 2023 bertema “Regional Revitalization and Rural Development: Framework to Achieve on Equitable Development” di Jakarta, pada 20 September 2023 lalu, Mendagri menyampaikan, ini tindak lanjut dari pertemuannya dengan Kementerian Dalam Negeri Jepang saat ia berkunjung pada September 2022 lalu. 
“Menjadi pembelajaran bagi kami, bagaimana memperkuat desa agar kita bisa menghindari urbanisasi. Sekarang, kalau di Jepang, 91% penduduk sudah di kota, di desa lebih kurang 9%. Di Indonesia, lebih kurang 51% – 52% ada di kota. Lalu, di desa lebih kurang 48-49%,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Senin (25/9/2023).
Ia mengakui, pemerintah Indonesia tengah berupaya penguatan terhadap 75.265 desa. Selain mencegah urbanisasi, upaya penguatan itu untuk membuat desa jadi pusat ekonomi. Pemerintah berusaha menjadikan desa terus bertumbuh sehingga berkontribusi positif pada pembangunan nasional.
Kata Mendagri, Indonesia bisa berkaca dan belajar dari studi kasus di Jepang. Tingginya urbanisasi di Jepang membuat kota menjadi kompetitif dan biaya hidup bertambah tinggi. Generasi muda di sana memilih fokus pada pendidikan dan karir. Ini membuat angka pernikahan di Jepang dipenuhi oleh usia yang tergolong senior dan angka kelahiran menjadi turun.
Maka, Mendagri merinci tiga langkah pemerintah Indonesia untuk memperkuat desa. Pertama, membuat UU khusus tentang desa. Sebelumnya, desa hanya bagian dari komunitas tradisional. Dengan adanya UU ini membuat desa jadi bagian dari sistem pemerintahan.
Kedua, ada kementerian khusus membawahi desa, yaitu Kementerian Desa untuk memberi panduan umum terkait yang dilakukan desa. Ketiga, pemerintah memberi dana desa. “Lalu, langkah penting yang dilakukan oleh kebijakan Presiden adalah memberi anggaran desa dari pemerintah pusat,” tukasnya.