Buruh Tambak Akui Program PTSL yang Memudahkan Rakyat

Buruh Tambak Akui Program PTSL yang Memudahkan Rakyat

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hadir memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya terbukti lebih murah dan memudahkan proses pembuatan sertifikat, program ini dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para pemilik tanah.

Hal itulah yang diakui Palil (73), seorang buruh tambak asal Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah puluhan tahun, Rabu (27/12/2023), tanah yang ia tempati bisa memiliki kepastian hukum berupa sertifikat. Sebelum tahu ada PTSL, ia mengira proses mengurus sertifikat itu memakan biaya besar dan waktu yang lama. Maka dari itu, ia begitu senang ketika proses sertifikasi tanahnya tak sampai tiga bulan sudah rampung.

“Baru Oktober 2023 kemarin rasanya saya mulai daftarkan tanah ini. Senang, terharu, enggak nyangka,” ungkap Palil usai menerima sertifikat langsung dari Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto di kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur, di GOR Delta Sidoarjo.

Dalam proses sertifikasi ini, Palil memperoleh keuntungan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan.

“Saya dapat gratis. Sudah gitu selama administrasinya lengkap, semuanya jadi mudah,” ujarnya dengan semangat.

Palil yang duduk di sebelah Presiden Joko Widodo, saat acara penyerahan sertifikat berlangsung merasa bahwa kegiatan ini menjadi momen berharga yang tidak akan bisa diulang.

“Terima kasih Bapak Jokowi, Pak Menteri, juga petugas ukur yang bekerja keras. Masyarakat Jatim kebagian berkahnya,” pungkasnya.

Pada momen ini, Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat kepada 12 perwakilan penerima dari total 4.000 penerima sertifikat. Sertifikat tersebut meliputi 3.200 sertifikat hasil program PTSL dan 800 sertifikat Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, di Provinsi Jawa Timur sendiri estimasi seluruh bidang tanahnya mencapai 19,9 juta bidang dan 16,5 juta di antaranya sudah terdaftar. Saat ini, tersisa 3,4 juta bidang tanah yang belum terdaftar.