Daerah Tertinggal Harus Terbangun

Daerah Tertinggal Harus Terbangun

Pemerintah menetapkan sebanyak 122 daerah masuk kategori tertinggal. Daerah kurang berkembang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Sering kali kita mendengar keluhan dari masyarakat di Indonesia bagian timur. Suara-suara berharap terus mengalir menunggu perhatian dari pemerintah pusat. Selama puluhan tahun, mereka hidup di daerah yang terisolasi.

Ya, itulah aspirasi yang telah lama mengendap di kalangan masyarakat bawah. Bukan saja di Indonesia Timur, tetapi mereka yang tinggal di daerah pesisir, perbatasan, dan kepulauan—tempat tinggal yang sulit diakses dari kota.

Sebagai upaya menjawab persoalan ini, Pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015−2019. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Selama kurun waktu ini, tercatat ada 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Perpres ini menegaskan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dengan melibatkan kementerian/lembaga harus melakukan evaluasi setiap tahunnya.

Beberapa waktu lalu, Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI, menggelar seminar nasional yang mengangkat topik “Meretas Ketertinggal Daerah Kepulauan Indonesia”. Tiga narasumber dipadukan, yakni Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Suprayoga Hadi; Wakil Ketua Komisi V DPR, Michael Wattimena; dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen UPI YAI, Prof. Hamdy Hady.

Rektor UPI YAI, Prof, Yudi Julius menyampaikan, jumlah pulau-pulau di Indonesia lebih dari 17 ribu. Namun, yang terdataftar hanya sekitar 13 ribuan pulau. “masih ada empat ribu pulau yang tidak punya nama,” ujarnya.

Dalam hal ini, sambung Yudi, hadirnya dana pendamping desa harus benar-benar bisa mengangakat daerah tertinggal. Karena itu, pulau-pulau ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Suprayoga saat membacakan sambutan Menteri PDDT, menyampaikan bahwa Kementerian PDTT senantiasa mengawal Nawa Cita ketiga Jokowi-JK. Indonesia akan membangun dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan desa. “Banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian Desa ini. Prioritasnya untuk daerah-daerah yang ada di Timur Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya akan memberikan perhatian untuk pembangunan khususnya pada desa-desa di kawasan perbatasan dan melakukan pendampingan desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan mengurangi jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatkan jumlah desa mandiri menjadi 2000-an desa.

Harapan yang sama juga datang dari Michael. Ia mengatakan, Indonesia yang terdiri atas 70% wilayah lautan dengan daerah-daerah di kepulauan yang masih terbelakang. Akses yang  terbatas membuat daerah tersebut sulit untuk dijangkau.

Karena itu, langkah pertama dalam meretas ketertinggalan bisa dimulai dari daerah kepulauan. “Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan luas daerah. Kalau memang berdasarkan ‘kue’ anggaran, harus ada perjuangan membangun daerah kepulauan,” ujarnya.

Pembicara lain, Hamdy Hady, mengatakan bahwa untuk meretas daerah tertinggal itu bisa melalui ekonomi kreatif dan kewirausahawan. Masyarakat bisa membangun dan mengembangkan daerahnya dengan keuangan sendiri. “Memang ada peranan pemerintah terkait dengan bantuan-bantuan itu. Tapi, bantuan itu harus ke sektor produktif, jangan yang sifatnya bantuan sosial,” ujarnya.

Ali Ramadan