YOKATTA NEWS Saatnya ……. Anda Beralih
Pernyataan tegas diungkapkan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, akan terus membasmi mafia tanah. Mafia tanah akan dibawanya ke jalur hukum. Karena merugikan semua pihak.
Bukan merupakan rahasia umum dibidang pertanahan adanya mafia. Awalnya mafia tersebut menawarkan jasanya untuk membantu namun bantuan tersebut justru merugikan. Dan membuat sengsara rakyat. Perihal mafia tanah telah ada sejak dahulu.
Saat Hadi memimpin Kementerian ATR/BPN yang paling utama dijalaninya adalah memberantas mafia tanah dan menjalankan tugas yang diamanahkannya dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Diantaranya membantu percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), mendukung visi Indonesia emas yang telah dicanangkan Presiden. Setahun (15/6/22-15/6/23) sudah Hadi menahkodai Kementerian ATR/BPN, namun ia tidak henti-hentinya mengatakan akan terus menuntaskan mafia tanah.
“Saya akan gebuk mafia tanah yang ada di Indonesia. Untuk menuntaskan problematika ini ia akan bekerjasama dengan pihak yang terkait. Yakni, aparat penegak hukum, pemerintah, baik pusat dan daerah serta badan peradilan,” kata Hadi di sela-sela pertemuannya dengan para Pemimpin Redaksi, di acara media gathering, Oakwood Suites La Masion Jakarta, Kamis (22/6/23).
Menurutnya, hampir setiap hari dirinya didatangi masyarakat yang menangis karena ulah mafia tanah tersebut. Masyarakat meminta perlindungan darinya.
“Hampir setiap hari masyarakat, baik itu ibu-ibu yang membawa anak dan bapak bapak datang ke kantor. Mereka mengeluh keberadaan mafia tanah,” ucapnya.
Belum lagi ia menceritakan beberapa waktu lampau dirinya sempat datang ke Kalimantan Tengah. Saat itu ada penyerobotan tanah milik masyarakat oleh mafia ketika terjadi konflik sosial di Sampit. Katanya, ada tiga ribu bidang tanah yang diambil mafia dan berhasil diselamatkan.
Selain problematlka mafia tanah, Hadi juga menyampaikan Bank Tanah. Bank tanah ini akan bermanfaat untuk masyarakat umum. Misalnya, olahraga, kepentingan sosial, dan untuk kepentingan pembangunan nasional.
