Mendagri Dorong Pemda Optimalkan Dana Dekonsentrasi guna Kendalikan Harga Pangan

Mendagri Dorong Pemda Optimalkan Dana Dekonsentrasi guna Kendalikan Harga Pangan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi dalam mengendalikan harga pangan. Dana itu diberi ke semua provinsi untuk Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama dalam mengendalikan inflasi. “Di sini, tertinggi dari Papua Barat yang bisa menggunakan anggaran cukup tinggi,” kata Mendagri Tito, Kamis (16/11/2023).

Mendagri mengungkap beberapa daerah dengan tingkat penyaluran dana dekonsentrasi yang rendah. Di antaranya, Kalimantan Selatan 0,29 persen, Banten 0,28 persen, Nusa Tenggara Timur 0,28 persen, Kalimantan Barat 0,27 persen, Riau 0,18 persen, Kalimantan Timur 0,17 persen, Kalimantan Tengah 0,16 persen, dan Jakarta 0,14 persen.

Mendagri menyebut dari Rp 142 miliar dana dekonsentrasi, hanya Rp 57,21 miliar atau 40,04 persen yang baru terpakai. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata Mendagri, ada 4 komoditas mengalami kenaikan harga, yakni beras, cabai, gula, dan jagung pipil. Guna mengendalikan harga beras, pemerintah menyalurkan beras melalui program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan data Bulog, realisasi penyaluran beras SPHP hingga 11 November 2023 ada 922.543 ton. Sementara untuk mengendalikan harga cabai, pemerintah meminta kepala daerah menggalakkan gerakan tanam cabai di masyarakat dengan menggunakan polybag. Untuk mengendalikan harga gula, pemerintah pusat telah merealisasikan impor gula.

“Realisasi importasi yang belum mencapai target, baru 22% dan kenaikan harga internasional, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapanas bekerja sama dengan stakeholder lain,” imbuhnya.