SYARAT MENTERI BAHLIL SOAL PERPANJANGAN KONTRAK FREEPORT

SYARAT MENTERI BAHLIL SOAL PERPANJANGAN KONTRAK FREEPORT
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, ada dua syarat harus dipenuhi PT. Freeport Indonesia bila ingin memperpanjang izin usahanya di pengelolaan tambang Grasberg, Papua. 
Izin itu akan habis pada 2041. Salah satu syarat yang disinggung, yakni membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter baru di Papua. Menurutnya, langkah itu terkait kedaulatan dan harga diri masyarakat Papua.
“Dengan perpanjangan, kita minta smelter itu ada di Papua. Karena itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua,” ujar Bahlil, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Langkah ini bisa membantu mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Papua. Jangan sampai tanah Papua terus dimanfaatkan perusahaan asing. Hingga kini, rencana pembangunan smelter di Papua masih tahap studi kelayakan. Setelah itu, harapannya lokasi pembangunan smelter ini bisa segera ditetapkan.