YOKATTA NEWS Saatnya ……. Anda Beralih
KemenPPPA dan KLHK Wujudkan Dialog Nasional Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan di dukung oleh Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan Dialog Nasional mengenai Gender dan Perubahan Iklim. Penyelenggaraan ini sebagai bagian dari persiapan menuju konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim ke-28 (the 28th United Nations Climate Change Conference) atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 30 November hingga 12 Desember 2023 mendatang. Hal inilah yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin. Ia mengatakan, dialog nasional ini merupakan langkah awal dari serangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia untuk melaksanakan Enhanced Lima Work Programme on Gender (LWPG).
“Selain menjadi langkah awal dalam pemenuhan komitmen Enhanced LWPG, dialog nasional ini pun merupakan langkah awal yang signifikan dalam rangka mewujudkan komitmen Kemen PPPA dan pihak-pihak terkait untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta membentuk Sekretariat Nasional Gender dan Perubahan Iklim di Indonesia. Sebelumnya, komitmen ini sudah pernah disampaikan pada Panel Tingkat Tinggi Sesi ke-27 Konferensi Para Pihak di Mesir, November 2022 silam,” ujar Lenny, Senin (31/7/23).
Perempuan di Tanah Air ini menghadapi dampak yang cukup signifikan dari perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat multikutur, perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus yang harus dihadapi oleh perempuan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan rentan.
Guna menghadapi tantangan perubahan iklim yang begitu kompleks, ia menekankan pentingnya mengakui peran kunci perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk untuk mengintegrasikan dan mempertimbangkan peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kebijakan dan program nasional, maupun daerah.
“Hal yang perlu menjadi pertimbangan diantaranya adalah peran perempuan sebagai pengelola sumber daya alam, akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, serta promosi kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, regional, nasional, bahkan internasional,” ungkapnya lagi.
Adapun area prioritas Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta kesepakatan Enhanced LWPG turut disampaikan oleh Lenny, diantaranya pertama, pembangunan kapasitas, manajemen pengetahuan dan komunikasi. Kedua, keseimbangan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Ketiga, koherensi, koordinasi dan penguatan kelembagaan. Empat, implementasi dan sarana implementasi yang tanggap gender dan kelima, pemantauan dan pelaporan.
Ia berharap, dengan penyelenggaraan momen ini menjadi awal dari upaya bersama dengan berbagai stakeholder untuk mengarusutamakan gender ke dalam kerangka penanganan perubahan iklim di Indonesia. Pelibatan multi-stakeholder ini juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan, wawasan, ide, dan pengalaman, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama, yakni pemenuhan mandat Enhanced LWPG di tingkat nasional.
