Kementerian ATR/BPN Buka Akses Informasi untuk Masyarakat

Kementerian ATR/BPN Buka Akses Informasi untuk Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat, pemerintah, ataupun pemangku kepentingan saling berkaitan dan hal tersebut sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan di ruang lingkup pertanahan. Keterlibatan pihak tersebut juga dibutuhkan dalam hal sosialisasi kebijakan kepada publik.

“Pada saat ini, peran partisipasi, baik masyarakat, pemerintah, maupun stakeholders lainnya menjadi penting,” ucap Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Pengaduan yang berlangsung di Swisshotel Jakarta PIK Avenue, Selasa (12/09/2023).

Yulia Jaya Nirmawati menuturkan, sebagai instansi yang mendorong keterlibatan publik dan keterbukaan informasi, Kementerian ATR/BPN harus siap memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Penting untuk merespons secara cepat dan tepat aduan masyarakat. Sehingga, masyarakat memperoleh tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.

Amanda Valani, Head of Content di Narasi, dalam kegiatan monev kali ini menerangkan soal teknik komunikasi dalam menjawab pengaduan dan strategi komunikasi yang efektif. Senada dengan pernyataan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Amanda Valani menyebut keterlibatan masyarakat adalah faktor penting dalam setiap kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Maka dari itu, ia mengingatkan untuk merespons aduan masyarakat yang masuk ke kementerian

“Sederhananya, jangan ada jarak antara masyarakat dan pemerintah (Kementerian ATR/BPN, red). Caranya tentu dengan merespons pertanyaan maupun aduan yang disampaikan melalui komentar atau pesan yang dikirim di media sosial maupun kanal-kanal yang dimiliki,” pesannya.

Sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN sendiri telah membuka akses informasi publik di antaranya dengan memanfaatkan media sosial serta web ppid.atrbpn.go.id. Kementerian ATR/BPN juga sudah membangun dan mengembangkan berbagai sarana informasi berbasis teknologi digital dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan dan tata ruang.