Kemhan Jepang Longgarkan Aturan Potong Rambut Tentara

Kemhan Jepang Longgarkan Aturan Potong Rambut Tentara

Anggota baru militer Jepang diperbolehkan memiliki rambut lebih panjang dalam menarik lebih banyak generasi muda.

Pengumuman ini muncul saat Jepang berjuang mengatasi kekurangan tentara di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap Tiongkok dan Korea Utara.

Sebelumnya, hanya potongan rambut cepak diperbolehkan bagi anggota pria, dan rambut pendek untuk wanita. Tapi, mulai April 2024, peraturan dilonggarkan untuk memungkinkan pasukan memiliki rambut lebih panjang. Berdasarkan aturan baru, prajurit pria diperbolehkan memiliki rambut pendek di bagian belakang dan samping. Lalu, rambut lebih panjang di bagian atas.

Personel wanita diperbolehkan memiliki rambut yang lebih panjang, tetapi tidak boleh jatuh ke bahu jika diikat saat berseragam dan tidak mengganggu penggunaan helm. Dikutip dari kantor berita Kyodo, berita tentang pelonggaran peraturan ini pertama kali dilaporkan pada Januari lalu saat pertemuan panel ahli yang bertugas meningkatkan jumlah pasukan untuk Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF).

“Ketika negara kita menghadapi kekurangan tenaga kerja yang serius, kami menyadari persaingan dengan pihak lain, termasuk sektor swasta, untuk mendapatkan talenta semakin meningkat,” jelas Menteri Pertahanan Minoru Kihara, Selasa (20/2/2024).

Peran militer Jepang sejak Perang Dunia Kedua hanya bersifat defensif sejalan dengan konstitusi negara yang bersifat pasifis. Upaya untuk meningkatkan perekrutan terjadi ketika Jepang bergulat dengan pesatnya pembangunan militer Tiongkok dan perluasan program rudal dan nuklir Korea Utara.

Tahun lalu, Jepang mengumumkan akan meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan selama lima tahun ke depan. Namun JSDF kesulitan mencapai target rekrutmen, dan para pejabat mengatakan tentara beroperasi 10% di bawah kapasitas.

The Japan Times melaporkan, selain menurunnya angka kelahiran dan memiliki populasi tertua di dunia, rendahnya semangat kerja karena rendahnya gaji dan tuduhan pelecehan seksual juga menghambat perekrutan. Tahun lalu dilaporkan bahwa kementerian pertahanan negara itu juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengizinkan orang-orang bertato bergabung dengan JSDF.

Check Also

Menko Polkam Ingatkan Sanksi Hukum Atas Tindakan Pengibaran Simbol Pengganti Bendera Merah Putih

Menko Polkam Ingatkan Sanksi Hukum Atas Tindakan Pengibaran Simbol Pengganti Bendera Merah PutihJakarta – Sebentar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *