Mendag Zulhas: Produk Impor ke RI Harus Ada SNI dan Sertifikat BPOM

Mendag Zulhas: Produk Impor ke RI Harus Ada SNI dan Sertifikat BPOM

Pemerintah berencana menyusun daftar barang yang diperbolehkan impor atau positive list, tidak akan memasukkan barang produk UMKM. Ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto menyebut, saat ini positive list masih digodok. Segera diputuskan oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait. “Kami proses penyusunan bersama kementerian terkait sesuai Permendag 31. Penetapan berdasarkan antarkementerian karena sektor masing-masing memiliki concern. Dari sisi target kami upayakan segera mungkin digodok,” katanya, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Menurutnya, rencana positive list itu hanya untuk bahan baku yang tak ada di dalam negeri dan bukan barang konsumsi. Bahan baku yang nantinya diimpor itu akan diolah oleh industri dahulu dan dijual kembali melalui ekspor.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Kementerian Perdagangan tak bisa sendiri menetapkan daftar barang yang diizinkan untuk impor. Pasalnya, barang-barang impor berhubungan erat dengan kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan lainnya.

Produk impor yang masuk Indonesia, nanti harus memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI). Khusus makanan dan kosmetik juga mencantumkan sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Dari BPOM ini layak atau tidak, lalu Harmonized System Code number-nya cocok apa tidak,” kata Zulkifli.