Presiden Instruksikan Lakukan Evaluasi Penataan Transportasi Kawasan Cekungan Bandung

Presiden Instruksikan Lakukan Evaluasi Penataan Transportasi Kawasan Cekungan Bandung
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait penataan transportasi terpadu Kawasan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (3/8/23).
“Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat. 
Menhub menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
“Usulan Pak Gubernur menjadi tiga lantai, tiga fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah,” ungkap Menhub.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.
“Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita,” ungkap Menhub.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi respon positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung. Ridwan berharap evaluasi akan berjalan dengan baik sehingga solusi pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.
“Insyaallah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak,” ujar Ridwan Kamil.