YOKATTA NEWS Saatnya ……. Anda Beralih
Wamenkominfo: Perlu Kebijakan AI hingga Level Praktis
Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) secara signifikan memberi dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain AI juga memiliki potensi risiko yang harus ditangani dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia.
“Dalam menyikapi perkembangan AI, perlu ada kebijakan yang mendukung. Misalnya, moderasi konten, keberimbangan dan non-diskriminasi, serta upaya penguatan literasi digital. Kita harus akui bahwa AI membawa berbagai risiko seperti pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang butuh ditangani secara hati-hati,” jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam sesi Global AI Governance and Generative AI – Contribution to Hiroshima AI Process, Internet Governance Forum (IGF) 2023 di Kyoto, Jepang, Senin (09/10/2023).
Wamenkominfo menegaskan, Indonesia paham akan arti penting penanganan dan mitigasi risiko AI, baik dari sisi kebijakan maupun level praktis. Oleh karena itu, Indonesia telah memulai pengembangan ekosistem pemerintahan berbasis AI sejak 2020 lewat beberapa kebijakan yang bersifat nasional.
“Di antaranya Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Republik Indonesia 2020-2045, Klasifikasi Standar Pengembangan Lini Bisnis Pemrograman Berbasis AI, serta UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah mengakomodir pemrosesan data yang kompleks,” tuturnya.
Wamen Nezar Patria menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang yang mengangkat urgensi pembahasan isu AI ini.
“Komitmen terhadap penanganan AI juga kami wujudkan dalam bentuk dukungan atas G20 AI Principle saat Presidensi Jepang dalam KTT G20 empat tahun lalu. Kami juga mengapresiasi upaya Jepang dalam G7 Hiroshima Summit lalu untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar anggota G7,” ungkapnya.
Dalam panel diskusi itu, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menekankan keberimbangan antara pengembangan AI dan regulasi yang mengaturnya.
“Dalam konteks AI, harus ada keberimbangan antara melakukan promosi dan menegakkan regulasi. Hanya dengan demikian AI dapat memberikan manfaat yang luas, juga mengurangi risiko negatifnya,” jelasnya.
