Jokowi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe

PM Shinzo Abe :

Kami Sangat Menghargai Kehadiran dan Kontribusi Indonesia

Peningkatan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jepang dari tahun ke tahun terus berkembang. Kali ini, kedua negara membahas pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, proyek pembangkit listrik di Batang, dan rencana revitalisasi rel kereta api lintas utara Pulau Jawa.

 

Di sela-sela acara KTT G7 Outreach Meeting di Ise-Shima, Prefektur Mie, Jepang, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengadakan pertemuan bilateral di Shima Kanko Hotel the Classic, Ise-Shima, Perfektur Mie, Jepang.

Sejumlah topik dibahas termasuk kerja sama kedua negara dalam Pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, perkembangan proyek pembangkit listrik di Batang, dan revitalisasi rel kereta api lintas utara Pulau Jawa sepanjang 727 km.

“Kami sangat menghargai kehadiran dan kontribusi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN untuk ikut serta dalam KTT G7 Outreach Meeting ini. Selain itu, juga mengharapkan Indonesia dan ASEAN terlibat aktif dalam penyelesaian Laut Cina Selatan, ” kata PM Abe mengawali pembicaraan pada saat itu, Jumat (27/5).

Lebih lanjut, mengenai proyek di Indonesia, khususnya mengenai pelabuhan Patimban, yang menurut PM Abe dapat menjadi proyek simbolis antara kedua negara, akan mendapat dukungan pinjaman ODA dan teknologi serta perusahaan Jepang dalam pelaksanaan proyek, guna menjamin kualitas infrastruktur dan kontribusi dalam pembangunan.

PM Abe juga menambahkan bahwa ia ingin melakukan pembahasan kerja sama lebih lanjut, khususnya di sektor energi dan transportasi.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan kepada PM Abe bahwa dirinya telah menandatangani Surat Keputusan Presiden untuk Pelabuhan Patimban, dan berharap dapat menggunakan pinjaman ODA pemerintah Jepang. Tentunya juga agar dapat bekerja sama dalam pengoperasiannya, termasuk kerja sama pengelolaan pembangkit listrik di Jawa Tengah.

“Mengenai rel kereta api lintas Utara Pulau Jawa, pihak Pemerintah Indonesia sedang melakukan pengkajian dan mengungkapkan keinginan untuk berdikusi dengan pihak Jepang,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Sekretaris, Negara Pratikno; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil; Ketua OJK, Muliaman Hadad; dan Duta Besar, Yusron Ihza Mahendra.

Pertemuan kedua pimpinan negara yang berlangsung sekitar 10 menit itu merupakan pertemuan yang keempat dalam waktu kurang dari dua tahun. Terakhir adalah saat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, yang mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memajukan kerjasama.

Menurut catatan, kerja sama Indonesia-Jepang dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di bidang perdagangan, pada periode 2015 tercatat senilai US$31.27 miliar, dengan nilai ekspor asal Indonesia mencapai US$18.01 miliar, dan impor asal Jepang US$13.26 miliar.

Di bidang investasi, Jepang masuk dalam peringkat tiga besar dengan nilai US$2.87 miliar yang terdiri dari 2.030 proyek, dan jumlah wisatawan asal Jepang pada tahun 2014 mencapai 486.687 orang.

 

Pelabuhan Pengganti

Pelabuhan Patimban sendiri merupakan pelabuhan pengganti dari rencana proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, yang telah dibatalkan. Pelabuhan Patimban ini sangat dekat dengan kawasan industri di wilayah Jawa Barat yang menjadi basis produksi perusahaan-perusahaan asal Jepang.

Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, sebagai vocal point untuk menindaklanjuti kerja sama dengan Jepang. Dalam Rapat Terbatas Kabinet di Kantor Presiden sebelumnya, Pemerintah memang sudah memutuskan membangun Pelabuhan Patimban.

Pelabuhan berkapasitas 7,5 juta TEUs dan 250.000 mobil ini akan mulai dibangun 2017 dan pembangunan tahap I rampung 2019. Nilai investasi yang dibutuhkan membangun pelabuhan secara total sekitar Rp40 triliun. Presiden Jokowi menargetkan kapasitas kurang lebih 7,5 juta TEUs itu tercapai 2037.

Adapun proyek pembangkit listrik di Batang diharapkan dapat beroperasi pada 2020 agar dapat memasok kebutuhan listrik nasional yang kebutuhannya terus meningkat. Pembangunan proyek berkapasitas 2×1.000 MW ini juga akan berdampak langsung pada perekonomian Kabupaten Batang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

Sementara itu, rencana revitalisasi rel kereta api lintas utara Pulau Jawa, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan bahwa itu masih dalam tahap pembicaraan awal dengan Jepang. “ada pembicaraan dengan Jepang, tapi masih dalam tahap pembicaraan awal, masih government to government,” kata Jonan.

Namun, Jepang sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk merevitalisasi kereta lintas utara Pulau Jawa itu dengan meningkatkan kecepatannya dari 80 kilometer per jam menjadi 150 kilometer per jam.

Awalnya, Jepang ditawarkan untuk pembiayaan Trans Sumatera dan Sulawesi. Namun Negara Sakura tersebut lebih memilih untuk meningkatkan kecepatan laju kereta lintas utara Pulau Jawa karena dinilai bisa menonjolkan unsur kecanggihan teknologi yang dimiliki. Apabila kecepatan kereta lintas tersebut meningkat menjadi 150 kilometer per jam, Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu lima jam.

“Revitalisasi rute Jakarta-Surabaya dengan kereta berkecepatan sedang diperlukan karena bakal memberi manfaat ekonomi yang besar untuk mempercepat angkutan penumpang dan barang dari 8−9 jam menjadi 5 jam,” kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.

Moda transportasi itu dinilainya cukup ekonomis karena tinggal mengembangkan jalur yang sudah ada, termasuk membenahi hambatan perjalanan seperti pelintasan tanpa palang pintu.

“Bila dihitung dengan pembuatan jalur bawah tanah (underpass) untuk mengurangi pelintasan, saya kira investasinya maksimal sekitar Rp15 triliun,” tuturnya.

Angka itu di bawah proyeksi investasi dari media asal Jepang, Nikkei, yang menyebut kisaran US$1,81 miliar (Rp 24,43 triliun) dan hanya sekitar 22% dari nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipatok US$5,1 miliar atau sekitar Rp68,8 triliun.

“Bila pembenahan pelintasan itu melibatkan pemerintah daerah, nilainya bisa Rp10 triliun,” urainya