PPKM Dicabut, Perekonomian Stabil

PPKM Dicabut, Perekonomian Stabil

Presiden Joko Widodo rencana mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat usai Natal dan Tahun Baru 2023. Pihaknya menyebut ada tren penurunan signifikan kasus Covid-19 di Tanah Air. 

Badai Covid-19 menyisakan banyak pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Tantangan pemerintah juga begitu berat saat awal pandemi menghajar. Kala itu, awal-awal 2020, pemerintah dihadapkan pada opsi karantina wilayah atau lockdown. Kini, dua tahun berlalu, Pemerintah berencana akan mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Presiden Jokowi mengungkap kemungkinan menghentikan PPKM akhir tahun 2022 atau awal 2023. Alasannya, menurunnya tingkat penularan kasus Covid-19 di Indonesia. Ia menyebut ada tren penurunan signifikan beberapa waktu terakhir dibandingkan puncak gelombang Omicron.

“Kasus harian kita berada di angka 1.200. Mungkin nanti, akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB dan PPKM kita,” jelas Jokowi, dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Desember 2022.

Saat gelombang Delta, Jokowi menuturkan Indonesia pernah melaporkan 56.757 kasus Covid-19 per hari. Juga pernah melaporkan hingga 64.718 kasus per hari saat Omicron meledak.

“Tantangan berat pemerintah. Kami dihadapkan pada opsi karantina wilayah atau lockdown. Waktu itu saya ingat, hampir 80 persen menteri menyarankan saya lockdown. Termasuk masyarakat. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain sekarang ini,” tukasnya.

Jokowi mengatakan Indonesia telah banyak belajar dari pandemi. Termasuk membenahi sejumlah aspek layanan kesehatan. Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta warga untuk melalui momen Natal dan Tahun baru 2023 (Nataru) tanpa tren kenaikan kasus Covid-19. 

Ia menyinggung Covid-19 di Indonesia berpotensi ‘hilang’ di 2023 mendatang. “Indonesia hebat kalau bisa membuktikan sekarang ini kita bisa menjalankan seperti normal, tapi tidak melonjak kasusnya,” ujar Wiku.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah memprediksi momen libur Nataru 2023 tak akan menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Faktor paling memengaruhi kenaikan kasus -19 adalah temuan varian baru dan bukan mobilitas warga. Karena varian mulai turun, seharusnya (kasus Covid-19) akan turun,” jelasnya.

Sebelumnya, PPKM berlevel diperpanjang sejak 6 Desember 2022 – 9 Januari 2023.

Gelombang Delta dengan puncak 56.757 kasus pada 15 Juli 2021 dan Omicron dengan 64.718 kasus pada 16 Februari 2022 lalu, membawa banyak pembelajaran bagi Indonesia. Saat itu banyak kekurangan APD, tabung oksigen, dan pasien menumpuk di rumah sakit berbagai daerah.

Jokowi juga sempat didesak untuk menetapkan lockdown di Indonesia saat gelombang Delta di 2021. “Tapi, jika lockdown diterapkan, perekonomian di Indonesia tak akan bertahan sampai seperti saat ini,” tambahnya.

Saat ini, Presiden tengah menunggu kajian Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai saat ini Indonesia sudah berstatus endemi Covid-19. Alasannya, RI telah menerapkan status PPKM Level 1 selama setahun. 

“Angka penularan terakhir sudah di angka 2.000,” kata Airlangga. 

Kasus sempat menyentuh angka 8.486 pada 16 November 2022, tapi setelah itu menurun. Jumlah pasien baru di 21 Desember 2022 sebesar 1.123 orang. Sedangkan tren jumlah kasus Covid-19 setahun terakhir juga menurun. 

Pertumbuhan Ekonomi 2023

Kasus sempat mencapai rekor tertinggi 63.956 pada 17 Februari 2022 saat Omicron. Angka kematian saat ini juga menurun usai meningkat pertengahan November 2022. 

Puncak kasus kematian pasien Covid-19 di Indonesia terjadi 27 Juli 2021, yakni 2.069 orang. Saat itu Indonesia menghadapi ganasnya varian Delta sehingga Jokowi mengambil kebijakan PPKM. Secara total, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 6.712.826 orang. Angka ini membawa RI berada di posisi 20 dunia.

Meski begitu, ia wanti-wanti penularan Covid-19 tetap bisa terjadi di masyarakat. Wiku mengatakan pemberlakuan PPKM Level 1 yang saat ini diberlakukan bisa dinaikkan jika ada lonjakan kasus. “Kita tidak berharap itu berubah, caranya jangan sampai naik,” ujar Wiku.

Jokowi meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secepatnya memastikan perubahan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu, menuturkan bahwa Presiden ingin Menkes melihat secepatnya bisa mengubah kondisi. “Tapi, Pak Menkes masih meminta waktu. Kita lihat nanti, akhir tahun seperti apa,” ujar Moeldoko.

Saat disinggung apakah rencana penghentian PPKM terkait keinginan Presiden mendorong pertumbuhan ekonomi 2023, Moeldoko menjelaskan lebih ke pertimbangan kesehatan. 

“Saat ini Covid-19 sudah tak lagi jadi ancaman dari sisi tingkat kematian. Tapi, semua tetap perlu ada evaluasi menyeluruh. Jenis-jenis penyakit, kan dilihat. Misalnya, demam berdarah menyebabkan kematian berapa orang, tuberkolusis berap. Begitu pula dengan Covid-19,” jelas Moeldoko. 

Dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sepakat keputusan Presiden akan mencabut kebijakan PPKM dan PSBB. 

Gibran mengaku sejak lama ingin PPKM dan PSBB dicabut. Hanya saja ia sadar, keputusan itu bukan ditangannya. Keinginan itu sudah ada sejak varian XBB atau sekitar Oktober 2022. Meski varian baru tapi gejalanya tak berat dibanding varian sebelumnya.

Disisi lain, pengusaha sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran, sumringah atas rencana ini. 

“Kalau dari sisi bisnis atau ekonomi, kita sangat sepakat (ditiadakan PKPKM). Kalau bicara pariwisata, sektor itu butuh pergerakan atau aktifitas bisnis. Urat nadinya di sana,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran.

Akibat pembatasan aktivitas ketat sejak merebaknya pandemi, katanya, bisnis hotel dan restoran, jadi sektor sangat terpukul. Dampaknya, sektor pariwisata secara umum. Hal senada diutarakan epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman. Ia  usul pencabutan dilakukan usai libur Nataru.

“Sebetulnya kita mengalami satu gelombang saat ini. Tapi, kita sangat lemah dalam deteksi. Itu berbahaya karena masalah Covid-19 bukan berhenti pada status akutnya, tapi potensi long Covid yang akan menurunkan kualitas SDM,” katanya.

Dicky berharap dicabutnya PPKM dilakukan jika situasi pandemi terkendali di awal 2023. Dalam menghadapi pencabutan PPKM, Dicky meminta vaksinasi digencarkan. Vaksinasi booster sudah harus pada capaian 50%.

“Bukan hanya di lansia, tapi pekerja kesehatan, atau komorbid yang masuk kategori risiko,” tuturnya. Vaksinasi, kata Dicky, adalah modal proteksi dan imunitas.